EKONOMI
KOPERASI
“PERMASALAHAN
EKONOMI DI INDONESIA & SOLUSINYA”
Dosen
:
TRI
DAMAYANTI
Disusun
Oleh:
IRA
RIMELFI (23215417)
KELAS
2EB04
JURUSAN
AKUNTANSI
FAKULTAS
EKONOMI
UNIVERSITAS
GUNADARMA
2016
Permasalahan ekonomi dalam
cakupannya bukan cuma meliputi masalah-masalah mikro seperti kekakuan harga,
monopoli dan eksternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan
ekonomi juga ada di dalam ruang lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan
pemerintah. Permasalahan ekonomi makro Indonesia dalam membangun negara
sebenarnya sangatlah pelik. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan
terhadap impor dan utang luar negeri merupakan beberapa masalah pemerintah
dalam bidang ekonomi makro.
1. MASALAH KEMISKINAN
Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan
masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.
a) Pada Maret 2016, jumlah
penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis
Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang
sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar
28,51 juta orang (11,13 persen).
b) Persentase penduduk miskin
di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79
persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah
perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada
Maret 2016.
c) Selama periode September
2015–Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,28
juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang
pada Maret 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,22 juta orang
(dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret
2016).
d) Peranan komoditi makanan
terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan
makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis
Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2016 tercatat sebesar
73,50 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2015
yaitu sebesar 73,07 persen.
e) Jenis komoditi makanan yang
berpengaruh terbesar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di
perdesaan, di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula
pasir, mie instan, bawang merah dan roti. Sedangkan untuk komoditi bukan
makanan yang terbesar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin,
pendidikan, dan perlengkapan mandi.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai
cara. Pemahaman utamanya mencakup:
1. Gambaran kekurangan materi, yang
biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan
pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi
kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial,
termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.
Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup
masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang
ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan
dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda
melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Bank Dunia (World Bank) membantu
Indonesia memerangi kemiskinan dengan beberapa bantuan yaitu:
Tim
Kemiskinan Bank Dunia menyediakan analisis pasar tenaga kerja di Indonesia
dalam rangka mendukung reformasi dan program yang akan memberikan kesempatan
yang lebih baik kepada masyarakat miskin untuk mencari pekerjaan yang baik.
Saat ini perdebatan mengenai kebijakan dan program pasar tenaga kerja sering
tidak didasarkan pada bukti empiris. Untuk mendukung dialog yang produktif
antara pemerintah, pekerja dan pengusaha, Tim Kemiskinan menyiapkan laporan
menyeluruh mengenai pasar tenaga kerja di Indonesia. Indonesia Jobs Report,
didasarkan pada data empiris terbaru, mencakup empat bidang luas:
1. Meneliti tren pasar tenaga kerja.
Melihat perkembangan pasar tenaga kerja Indonesia yang membantu untuk lebih
memahami situasi tenaga kerja saat ini. Selama dua dekade terakhir, Indonesia
mengalami guncangan dan penyesuaian ekonomi besar, mengalami transformasi
politik radikal, dan mengubah kebijakan tenaga kerja nasional. Indonesia
memasuki masa ‘pertumbuhan penganggur’ selama 1999-2003, di mana pertumbuhan
ekonomi tidak disertai dengan perluasan kesempatan kerja. Analisis dalam
laporan berupaya untuk mengungkap penyebab pertumbuhan penganggur dan
mengeksplorasi bagaimana sebagian besar pekerja berupaya mencari pekerjaan di
sektor informal.
2. Menilai kebijakan dan lembaga tenaga
kerja. UU Ketenagakerjaan (No. 13/2003) memberikan kontribusi untuk perbaikan
dalam penciptaan, pekerjaan yang “lebih baik” dengan menetapkan sistem untuk
upah minimum yang moderat yang, antara 1999 dan 2003, meningkat dengan cepat.
Namun, pada saat yang sama, hukum secara signifikan memperketat peraturan
perekrutan dan pemberhentian dengan membatasi penggunaan kontrak sementara dan
meningkatkan tingkat pesangon. Sejak itu, biaya PHK di Indonesia terus menjadi
yang tertinggi di kawasan ini. Hal ini telah memicu kontroversi mengenai sejauh
mana peraturan ini menghambat pemberi kerja melakukan perekrutan staf, dan
apakah kekakuan dalam pasar tenaga kerja memperlambat laju penciptaan lapangan
kerja di sektor formal dan nonpertanian. Laporan ini mengamati efek upah
minimum terhadap tren ketenagakerjaan, dan bagaimana peraturan perekrutan dan
pemberhentian memengaruhi tren penciptaan lapangan kerja dan perlindungan
karyawan.
3. Memperlengkap pekerja dengan
keterampilan. Dengan peningkatan investasi publik selama tiga dekade, tenaga
kerja Indonesia lebih berpendidikan dari sebelumnya. Namun, Indonesia terus
tertinggal di belakang tetangga regional kita. Banyak pekerjaan yang masih
harus dilakukan dalam melanjutkan peningkatan tingkat pendidikan angkatan kerja
secara keseluruhan. Departemen Pendidikan Nasional telah berusaha untuk
meningkatkan keterampilan kerja dengan mempromosikan pendidikan menengah
kejuruan sehingga 70 persen dari semua siswa terdaftar di pendidikan kejuruan
pada tahun 2015. Namun, penelitian oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa walaupun
pendidikan menengah kejuruan lebih mahal, pendidikan ini tidak memberikan
keunggulan nyata bagi para lulusan di dunia kerja. Pekerja yang miskin dan
rentan kurang memiliki akses ke sistem pendidikan formal. Jobs Laporan
mengamati bagaimana pelatihan nonformal dapat membantu pekerja rentan agar
lebih berhasil di pasar tenaga kerja.
4. Melindungi pekerja rentan dari
guncangan pekerjaan dan upah. Saat terjadi kemerosotan ekonomi, pekerja yang
memiliki risiko kehilangan pekerjaan mereka hanya memiliki sedikit jaring
pengaman yang dapat mereka gunakan. Meskipun Indonesia berhasil mengatasi
penurunan ekonomi global baru-baru ini, banyak pertanyaan yang telah diajukan
mengenai kesiapan pemerintah untuk melindungi pekerja yang diberhentikan yang
bergantung pada pendapatan stabil untuk mendukung keluarga mereka. Jobs Report
mengamati bagaimana kebijakan dan program, seperti pekerjaan umum, dapat
digunakan sebagai jaring pengaman yang efektif untuk mempertahankan pendapatan
pekerja pada masa sulit.
Berikut
solusi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia sedikit demi sedikit:
a.
Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Program
Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan usai
penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas. Namun
kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka
kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal
tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah
kemiskinan di Indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.
b.
Menjaga stabilitas harga bahan
kebutuhan pokok
Fokus
program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin
untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain
beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :
1.
Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton.
2.
Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
c.
Mendorong pertumbuhan yang berpihak
pada rakyat miskin
Fokus
program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan
berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin.
Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:
1. Penyediaan dana bergulir untuk
kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan
konvensional.
2. Bimbingan teknis/pendampingan dan
pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
3. Pelatihan budaya, motivasi usaha dan
teknis manajeman usaha mikro.
4. Pembinaan sentra-sentra produksi di
daerah terisolir dan tertinggal
5. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha
mikro
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir
7. Pengembangan usaha perikanan tangkap
skala kecil
8. Peningkatan akses informasi dan
pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
9. Percepatan pelaksanaan pendaftaran
tanah
10. Peningkatan koordinasi penanggulangan
kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
d.
Menyempurnakan dan memperluas cakupan
program pembangunan berbasis masyarakat.
Program
ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan
masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan
dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang
berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
1. Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan.
2. Program
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
3. Program Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Khusus
4. Penyempurnaan dan pemantapan program
pembangunan berbasis masyarakat.
e.
Meningkatkan akses masyarakat miskin
kepada pelayanan dasar.
Fokus
program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi
kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang
berkaitan dengan fokus ini antara lain :
1. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin
pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
2. Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
3. Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan
beasiswa berprestasi;
4. Pelayanan kesehatan rujukan bagi
keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;
f.
Membangun dan menyempurnakan sistem
perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Fokus
ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan
menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh
pemerintah seperti :
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan
pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
2. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir
miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
lainnya.
3. Bantuan sosial untuk masyarakat
rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
4. Penyediaan bantuan tunai bagi rumah
tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan
ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia
sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan
sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan
(PKH).
5. Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan
tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan
g. Membangun Kredit Usaha Rakyat (KUR)
dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
KUR
merupakan kredit program yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada November 2007. KUR ditujukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak
memiliki agunan tambahan dengan plafon maksimal Rp 500 juta. Bank bersedia
menyalurkan KUR karena kreditnya dijamin oleh pemerintah.
Dari
program ini (KUR), diharapkan sector UMKM dapat tumbuh dan berkembang dalam
menyokong perekonomian bangsa. Selain itu, melalui program ini juga, pemerintah
menargetkan sector UMKM dapat tumbuh sebesar 650.000 unit UMKM.
Selain
program KUR, pemerintah juga menyiapkan program dalam pengentasan kemiskinan di
Indonesia. Tentu saja program ini juga akan bersinergi dengan program
pemberdayaan sector UMKM. Program ini dinamakan dengan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih di kenal dengan singkatan PNPM.
Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diresmikan oleh Presiden SBY pada
Februari 2007 ini diharapkan dapat menjangkau 31,92 juta penduduk miskin di
Indonesia atau sekitar 7,96 juta keluarga miskin. Pada tahun 2007 program PNPM
ini ditujukan bagi 2.891 kecamatan yang terdiri dari 2.057 kecamatan dalam PNPM
Pedesaan dan 834 kecamatan dalam PNPM Perkotaan yang tersebar di 33 Provinsi.
Setiap kecamatan akan mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) antara
Rp 500 juta dan Rp 1,5 miliar per tahun yang disesuaikan dengan jumlah penduduk
miskin di tiap kecamatan.
Melalui
program ini, sebanyak 31,92 juta penduduk miskin diharapkan dapat
tertanggulangi. PNPM Pedesaan akan menjangkau 21,92 penduduk miskin, sedangkan
PNPM Perkotaan mencakup sekitar 10 juta penduduk miskin. Adapun lapangan kerja
baru yang tercipta adalah 12,5-14,4 juta per tahun dengan asumsi di setiap
kecamatan pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ada 8-20 desa yang berpartisipasi dengan asumsi
setiap desa rata-rata menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru per tahun.
Jumlah
dana PNPM untuk tahun 2007 diperkirakan Rp 4,43 triliun yang terbagi atas PNPM
Pedesaan Rp 2,48 triliun dan PNPM Perkotaan Rp 1,95 triliun. Dari dana Rp 4,43
triliun, sebesar 3,62 triliun dari APBN 2007 dan sekitar Rp 813 miliar
merupakan kontribusi APBD pemerintah daerah melalui mekanisme cost sharing.
Itu
adalah beberapa cara/solusi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, masih banyak
lagi program yang telah pemerintah canangkan untuk mengatasi kemiskinan namun
masih belum terealisasi dengan sempurna. Kita sebagai warga Negara yang baik
harusnya turut membantu pemerintah dalam mengatasi kemsikinan. Karena
pemerintah bukan apa-apa tanpa peran kita sebagai masyarakat, berikut adalah
cara yang saya tambahkan, yang mungkin kita dapat lakukan dan juga semoga
pemerintah mampu menjalankannya dengan baik, yaitu :
1. Menciptakan lapangan kerja yang mampu
menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena
pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di
Indonesia.
2. Menghapuskan korupsi. Sebab, korupsi
adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Hal inilah yang kemudian menjadikan masayarakat tidak bisa menikmati hak mereka
sebagai warga negara sebagaimana mestinya. Pemerintah memang telah menjalankan
program ini, namun belum dapat terealisasikan dengan baik.
3. Menggalakkan program zakat. Di Indonesia,
Islam adalah agama mayoritas. Dan dalam Islam ajaran zakat diperkenalkan
sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyakrat
dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia, ditengarai
mencapai angka 1 trilliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik
akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
2.
MASALAH PENGANGGURAN DAN KETERBATASAN KESEMPATAN KERJA
Masalah lain yang dihadapi Indonesia dalan
pembangunan di bidang ekonomi adalah masalah lapangan kerja dan pengangguran.
Masalah ini saling berhubungan satu sama lain. Masalah pengangguran timbul
karena terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang tersedia.
Akibat-akibat yang
ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran
Bagi Negara:
1. Penurunan pendapatan perkapita.
2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.
3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
Bagi Negara:
1. Penurunan pendapatan perkapita.
2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.
3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
Bagi Masyarakat:
1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.
2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak digunakan apabila
tidak bekerja.
3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.
1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.
2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak digunakan apabila
tidak bekerja.
3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.
Cara-cara / solusi mengatasi pengangguran
yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yakni :
. Cara Mengatasi Pengangguran Struktural
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :
1. Peningkatan mobilitas modal
dan tenaga kerja.
2. Segera memindahkan
kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan
sektor ekonomi yang kekurangan.
3. Mengadakan pelatihan tenaga
kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan
4. Segera mendirikan industri
padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.
Cara Mengatasi Pengangguran
Friksional
Untuk mengatasi
pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut.
1. Perluasan kesempatan kerja
dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat
karya.
2. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang
industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.
3. Menggalakkan pengembangan
sektor informal, seperti home industry.
4. Menggalakkan program
transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan
sektor formal lainnya.
5. Pembukaan proyek-proyek
umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga
bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi
baru dari kalangan swasta.
Cara Mengatasi Pengangguran
Musiman
Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan
cara sebagai berikut.
1. Pemberian informasi yang
cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, dan
2. Melakukan pelatihan di
bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim
tertentu.
Cara Mengatasi Pengangguran
Siklis
Untuk mengatasi
pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut.
1.
Mengarahkan
permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan
2.
Meningkatkan
daya beli masyarakat.
Solusi untuk Menurunkan Angka Pengangguran
Mengamati
dampak yang ditimbulkan oleh meningkatnya jumlah pengangguran, perlu diupayakan
solusi yang dapat, sekurang-kurangnya, menurunkan angka pengangguran dalam
suatu negara dan memperbaiki perekonomian negara tersebut. Sebagai solusinya
adalah:
1. Pemerintah
mengadakan atau menyediakan lapangan kerja yang tidak terlalu menuntut tingkat
pendidikan khusus, melainkan keterampilan. Dalam hal ini, pemerintah dapat
menjalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta dan dengan investor asing.
2. Pemerintah
mengubah sistem pendidikan Indonesia dan kurikulum pendidikan, yaitu menerapkan
pendidikan berbasiskan entrepreneurship dan bisnis sejak pendidikan
tingkat dasar dan pendidikan menengah. Apalagi di era modern ini dan
diterapkannya pasar bebas di beberapa kawasan dan bahkan dapat dikatakan sudah
mengglobal ini.
3. Pemerintah
menyediakan lembaga-lembaga pembinaan dan pelatihan khusus dan gratis. Ini
diperlukan terkhusus untuk mereka yang tidak sempat atau tidak mampu menimba
ilmu di sekolah-sekolah formal, sehingga merekapun dapat memiliki keterampilan
khusus yang diperlukan. Dengan demikian, mereka memiliki modal (Human Capital)
untuk bekerja.
3.
MASALAH KETERBELAKANGAN
SARANA, PRASARANA, DAN TEKNOLOGI
Jika
ditinjau dari segi penguasaan teknologi, indonesia masih dikategorikan negara
berkembang. Ciri lain negara adalah rendahnya tingkat pendapatan dan
pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang
terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendah
tingkat keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurang
modal, kurangnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen
usaha. Untuk mengatasi keterbelakangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan
kualitas SDM, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi
dari negara-negara maju.
Cara
terbaru mengatasi Teknopreneurship perlu digalakkan pada mahasiswa di
universitas teknologi. Teknopreneur adalah pengusaha yang memanfaatkan
teknologi untuk mengerjakan sesuatu yang baru (inovasi) atau menemukan
teknologi sebagai basis untuk mengembangkan usahanya. Dengan ini, para lulusan
perguruan tinggi tidak usah menjadi agen-agen perusahaan asing.
Selain
itu perlu dibangun Technology Park, suatu kawasan untuk menghasilkan produk, perawatan,
inovasi dan transfer teknologi. Kawasan ini menjadi area riset sains dan
teknologi, industri, dan bisnis berbasis teknologi. Kawasan ini terdiri dari
universitas teknologi dan industri.
Kebijakan
dan anggaran pemerintah untuk riset dan pengembangan teknologi sangat
dibutuhkan. Selama ini, anggaran pemerintah kita untuk riset teknologi sangat
minim, bahkan lebih rendah daripada anggaran riset sebuah perusahaan asing.
Investasi
teknologi sangat menjanjikan untuk jangka waktu panjang. Dengan teknologi,
pengelolaan kekayaan alam Indonesia bisa lebih optimal. Kekayaan alam yang
dikandung di bumi Indonesia benar-benar akan dinikmati dan digunakan untuk
kemakmuran rakyat.
Jepang
yang miskin kekayaan alamnya saja bisa menjadi negara maju akibat penguasaannya
di bidang teknologi. Bisa dibayangkan Indonesia yang memiliki banyak kekayaan
alam, apabila mampu meguasai teknologi tentunya mampu menjadi negara maju. Kini
sudah saatnya kita mengembangkan teknologi untuk kemandirian bangsa agar bangsa
kita tidak hanya sebagai penonton dalam kemajuan peradaban.
4.
MASALAH INFLASI
Inflasi
atau kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menurus bagi sebuah negara
sebenarnya merupakan hal yag wajar, selama tidak melebihi batas normal,
berlangsung singkat dan masih dapat terkendalikan oleh pemerintah. Inflasi ini
dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan
tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan dan mengganggu
stabilitas ekonomi.
Cara /
solusi mengatasi inflasi:
a.
Kebijakan Moneter
1. Politik diskonto (Politik uang ketat):
bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat
dikurangi.Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga
mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman
guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit
yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya
mengurangi tekanan inflasi.
2. Politik pasar terbuka: bank sentral
menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari
masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan
perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi
dan laju inflasi dapat lebih rendah.Operasi pasar terbuka (open market
operation), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy),
dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada
masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan
pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya
dapat mengurangi tekanan inflasi.
3. Peningkatan cash ratio: Kebijakan
persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada
bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank
sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar
dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk
menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.
Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang
dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti
dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
b.
Kebijakan Fiskal
1. Mengatur penerimaan dan pengeluaran
pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa
dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak
defisit.
2. Menaikkan pajak. Dengan menaikkan
pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian
pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang
masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang
menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif
tentunya berkurang.
c.
Kebijakan Non Moneter
Kebijakan
non moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah
maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk
mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrumen
berikut:
1. Mendorong agar pengusaha menaikkan
hasil produksinya.
Cara
ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang
konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu
pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada
sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
2. Menekan tingkat upah.
Tidak
lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak
sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat
meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap
barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
3. Pemerintah melakukan pengawasan harga
dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
4. Pemerintah melakukan distribusi secara
langsung.
Dimaksudkan
agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah
dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian
harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak
baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka
distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan
pemerintah melalui Bulog atau KUD.
5. Penanggulangan inflasi yang sangat
parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan
nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan,
pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:
·
Penurunan
nilai uang
·
Pembekuan
sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang
dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
Senering
ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi
mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi
Rp. 1,00.
6. Kebijakan yang berkaitan dengan
output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output
ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor
barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri
cenderung menurunkan harga.
7. Kebijakan penentuan harga dan
indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
8. Devaluasi adalah penurunan nilai mata
uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi
biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri
tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai
uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada
kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang
asing.
5.
KETERGANTUNGAN TERHADAP
IMPOR DAN UTANG LUAR NEGRI
Tingkat
ketergantungan yang tinggi dari pemerintahdan sektor swasta terhadap impor dan
utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi jelas akan
mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa negara berkurang,
stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri masalah yang muncul
adalah menyangkut beban utangnya, yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan
pelunasan pokok utang luar negeri.
Salah satu berita tentang upaya
mengatasi impor contohnya pada buah:
Hingga
saat ini, Indonesia masih tergantung pasokan buah impor dari negara lain.
Setiap tahun, impor buah di Indonesia mencapai Rp 17 triliun. Kebijakan
memperketat pintu masuk buah impor dan produk hortikultura justru melahirkan
kelangkaan buah di Indonesia yang akhirnya mendongkrak harga di pasaran.
Indonesia
harus bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap buah impor. Bagaimana
caranya? Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendorong peran
PT Perkebunan Nusantara VIII didorong untuk turut serta berperan mengembangkan
buah tropik. Cara ini diyakini Dahlan bisa mengurangi ketergantungan buah
impor.
“Ini
sangat baik, bukan hanya bagi PTPN VIII, tapi juga bagi Indonesia. Karena
produksi buah dapat direncanakan. Baik pupuknya, pengairannya yang terukur,”
ujar Dahlan saat pembukaan acara Festival Bunga dan Buah Nusantara (FBBN) 2013
di Botanic Squere, Bogor, Jumat (17/5).
Menurutnya,
setiap tahun seluruh wilayah di Indonesia idealnya mengalami panen yang
bergilir agar pasokan buah untuk dalam negeri tetap terpenuhi. “Inilah yang
saya sebut Revolusi. Sehingga misalnya medan panen, Palembang sudah tua, Riau
sudah berbunga, Jabar mau berbunga, Sulawesi baru tanam. Sehingga sepanjang
tahun ada panennya,” katanya.
Menurutnya,
Indonesia punya potensi produksi buah yang lebih baik dibandingkan China.
“Negara kita kita adalah negara tropik dan kita harus memanfaatkan keunggulan
kita sebagai negara tropik terluas,” tegasnya.
Dahlan menyebut bahwa penanaman buah
tropik cepat dan menguntungkan karena menggunakan pola koorporasi. Dengan
demikian sangat mudah dilaksanakan dan cepat.
Beberapa
cara mengatasi ketergantungan hutang negara Indonesia yakni:
a.
Memperjuangkan penghapusan hutang
Ketergantungan
terhadap hutang ini tentu tidak boleh dibiarkan. Salah satu tindakan yang perlu
dipertimbangkan untuk memerdekakan Indonesia dan kolonialisme hutang adalah
dengan memperjuangkan penghapusan utang. Tanpa penghapusan hutang, Indonesia
akan sulit membebaskan diri dari himpitan beban utang, tetapi cenderung akan
semakin jauh terperosok ke dalam kolonialisme hutang.
b.
Meminta pertanggungjawaban kreditor
Para
kreditor diwajibkan bertanggungjawab atas kelalaian mereka dalam memberikan
hutang. Hal ini terutama karena cukup kuatnya dugaan keterlibatan para kreditor
pada berbagai skandal korupsi proyek-proyek utang itu. Sebagaimana diketahui,
sekitar 80 persen hutang luar negeri Indonesia diterima dalam bentuk fasilitas
berbelanja secara kredit. Untuk menyukseskan proyek-proyek tersebut, para
pengusaha negara-negara kreditor tidak segan-segan menyuap para pejabat
Indonesia. Selanjutnya, tanpa mempertimbangkan manfaat sebuah proyek bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, para kreditor begitu saja menyetujui
pembiayaan proyek-proyek tersebut dengan mengucurkan hutang luar negeri.
SUMBER
